Nusantaratv.com-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi barang agar laju inflasi tetap terkendali sepanjang semester II 2026.
Menurut Tito, daerah yang masih mencatat tingkat inflasi tinggi perlu segera menerapkan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Upaya tersebut terutama dilakukan dengan meningkatkan pasokan dan memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar.
"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," kata Tito.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menilai penguatan pasokan dan distribusi perlu menjadi perhatian karena sejumlah komponen, khususnya sektor transportasi serta beberapa komoditas pangan, masih menjadi faktor yang mendorong kenaikan inflasi.
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional masih berada pada level yang terkendali. Secara tahunan atau year on year, inflasi tercatat sebesar 3,34 persen, masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mencermati potensi kenaikan inflasi secara bulanan atau month to month yang dipengaruhi sejumlah faktor.
"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," ujarnya, dikutip dari Antara.
Tito menjelaskan, sektor transportasi menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi, terutama angkutan udara yang mengalami peningkatan permintaan selama periode libur sekolah. Selain itu, harga beberapa bahan pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga ikut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Ia juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang sering mengalami gelombang tinggi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan, menurut Tito, adalah memanfaatkan kapal berkapasitas lebih besar agar arus distribusi barang tetap berjalan sehingga pasokan terjaga dan harga kebutuhan pokok tetap stabil.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta pemerintah daerah.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga inflasi tetap sesuai sasaran yang telah ditetapkan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh