Nusantaratv.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan evaluasi merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan untuk memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Menurut Qodari, evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna pekan lalu bertujuan menilai capaian berbagai program pemerintah sekaligus memetakan tantangan dan langkah perbaikan yang masih perlu dilakukan.
"Melalui evaluasi, pemerintah dapat memahami apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu ditingkatkan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah mencatat sejumlah capaian strategis, di antaranya penyelesaian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, peresmian Proyek Gas Abadi Masela yang sempat tertunda selama 28 tahun, serta peluncuran bahan bakar B50 sebagai upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.
Selain sektor energi, pemerintah juga menyoroti kemajuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 100 Kampung Nelayan Merah Putih sepanjang tahun ini.
Pada sektor pelayanan publik, pemerintah mencatat perkembangan melalui perluasan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini telah beroperasi di 313 kabupaten/kota dengan menyediakan sekitar 150 jenis layanan dalam satu lokasi.
Qodari menjelaskan, kehadiran MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus mengantre lama maupun berpindah-pindah kantor.
Pemerintah juga terus mempercepat transformasi digital, termasuk digitalisasi program perlindungan sosial yang saat ini telah diterapkan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi. Hingga kini, sekitar 1 juta keluarga telah masuk dalam sistem tersebut dari target 12,5 juta keluarga.
"Sebelumnya, untuk mengurus berbagai dokumen dan pendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis," kata Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa berbagai pencapaian tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi target administratif, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat sekaligus mekanisme untuk memastikan seluruh program prioritas tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo.
Karena itu, dia menegaskan hasil evaluasi tidak akan mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas nasional.
"Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," terangnya.
Qodari menambahkan, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas belanja negara, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
(Sumber:Antara)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh