Prabowo Kumpulkan Menteri dan Kepala Lembaga, Bahas Strategi Hadapi El Nino dan Ancaman Karhutla

Nusantaratv.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino, termasuk meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca ekstrem.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan dirinya menerima panggilan pada pagi hari untuk menghadiri rapat yang secara khusus membahas upaya penanganan karhutla.

Menurutnya, berdasarkan pola yang terjadi selama ini, El Nino umumnya muncul setiap empat tahun, seperti pada 2015, 2019, dan 2023, sehingga diperkirakan kembali terjadi pada 2027. Namun, prediksi terbaru menunjukkan fenomena tersebut datang lebih cepat.

"Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat, dan berakhirnya lebih lambat," kata Raja Juli saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Dia menjelaskan, karhutla tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat melalui meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, kebakaran juga dapat menghambat aktivitas ekonomi karena berisiko menyebabkan penutupan bandara, sekolah, hingga pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Raja Juli menyebut tren luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional terus mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir.

"Dari tahun 2015 itu 2,6 juta, kemudian 4 tahun kemudian menjadi 2,1 juta. 4 tahun kemudian 2023 menjadi 1,1 juta," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa luas karhutla pada tahun lalu turun dari sekitar 375 ribu hektare menjadi sekitar 350 ribu hektare.

Meski demikian, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla pada 2019 tercatat sebesar 1,64 juta hektare.

Sementara data tahun 2015 sebesar 2,6 juta hektare dan tahun 2023 sebesar 1,16 juta hektare sesuai dengan catatan resmi.

Adapun luas karhutla pada 2024 mencapai 376.806 hektare dan menurun menjadi 359.619 hektare pada 2025.

Lebih lanjut, Raja Juli mengungkapkan bahwa titik panas selama ini terkonsentrasi di wilayah gambut, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Namun, pemerintah juga mencermati munculnya pola baru berupa meningkatnya kebakaran di wilayah lain, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Selain isu karhutla, persoalan banjir juga akan menjadi salah satu materi yang dilaporkan kepada Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: NTVnews)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rapat tersebut membahas kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, khususnya El Nino yang bertepatan dengan musim kemarau.

Menurut AHY, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni menjaga ketersediaan air serta mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita," kata AHY saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia menambahkan pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan guna menjaga ketersediaan air di waduk dan danau.

Selain itu, lahan gambut juga harus tetap dalam kondisi basah sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran.

Di sisi lain, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan lembaganya diminta Presiden untuk mendukung langkah antisipasi cuaca ekstrem melalui pengembangan teknologi ketahanan air.

Teknologi tersebut diharapkan mampu menyediakan sumber air alternatif bagi sektor pertanian maupun kebutuhan masyarakat selama periode El Nino.

Arif menyatakan BRIN telah menyiapkan sejumlah inovasi yang akan disinergikan dengan BMKG dalam memetakan wilayah terdampak dan potensi risikonya.

"Inilah yang sekarang kita koordinasikan dengan BMKG nanti, melihat peta El Nino di mana saja dan kemudian apa risiko-risikonya, dan kemudian kami siap menerima arahan dari Bapak Presiden," ujar Arif.

Rapat terbatas tersebut dihadiri sedikitnya sembilan pejabat, yakni Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Prof. Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.