Kemenkop Perkuat Sinergi Operasionalisasi Kopdes Merah Putih Lewat Rakornas

Nusantaratv.com-Kementerian Koperasi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna memperkuat sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam tahap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Rakornas yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 13 Mei 2026 tersebut dihadiri seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi koperasi dari berbagai wilayah Indonesia, bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan dukungan dari pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan program strategis nasional Koperasi Merah Putih, mulai dari proses pembentukan badan hukum hingga tahap operasionalisasi.

“Kami berharap keluarga besar Kementerian Kooperasi fokus memastikan tahap operasionalisasi Kooperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry, dikutip dari Antara.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memulai peresmian sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dinilai telah siap menjalankan operasional.

Peresmian simbolis tersebut dijadwalkan berlangsung di Koperasi Merah Putih yang berada di Kabupaten Nganjuk.

Ferry Juliantono mengungkapkan hingga saat ini terdapat 37.327 unit koperasi yang telah maupun sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 unit telah selesai 100 persen lengkap dengan gerai, gudang, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Keberhasilan koperasi ini bukan sekadar badan hukum atau bangunan, tapi harus berfungsi menjual kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, dan menyalurkan program pemerintah pusat,” ujar dia.

Selain pembangunan fisik koperasi, pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum operasionalisasi koperasi desa tersebut.

Draf Inpres itu telah disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Ia mengatakan Inpres tersebut akan mengatur percepatan operasionalisasi koperasi desa, termasuk model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), serta sistem informasi manajemen.