Seminar Nasional Gekira 2026: Kemenkop Ungkap 83 Ribu Kopdes Merah Putih Sudah Berbadan Hukum

Nusantaratv.com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi (Kemenkop), Herbert Siahaan, mengungkapkan perkembangan terbaru program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, hingga saat ini sebanyak 83 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia telah memiliki badan hukum.

Hal tersebut disampaikan Herbert usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Gekira (Gerakan Kristiani Indonesia Raya) 2026 digelar di NT Tower, Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu, 13 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Herbert menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi dari amanat konstitusi untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

"Ya, jadi ini merupakan program strategis Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, saat ini sudah terbentuk badan hukum sebanyak 83.000 koperasi desa kelurahan di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia," kata Herbert.

Dia menilai kehadiran koperasi tersebut merupakan pendekatan baru dalam mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.

"Ya, ini sebuah pendekatan baru terhadap amanat konstitusi yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang ya kita semua sama-sama berusaha ya supaya ini bisa terwujud sesuai dengan amanat konstitusi tersebut yang tidak lain dan tidak bukan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di pedesaan di seluruh Indonesia," ujarnya.

Herbert juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur pendukung koperasi yang saat ini terus berjalan di berbagai daerah.

Menurutnya, dari total koperasi yang telah berbadan hukum, puluhan ribu di antaranya sedang dalam tahap pembangunan fasilitas usaha.

"Ya, jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih seperti saya bilang tadi, 83.000 sudah berbadan hukum," katanya.

"Ya, kemudian sekitar 33.000 itu dalam proses pembangunan gudang dan gerai." jelasnya.

"Dan sekitar 12.000 itu sudah 100% selesai," lanjut Herbert.

Seminar Nasional Gekira 2026 di NT Tower, Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu, 13 Juni 2026. (Foto: NTVnews)

Selain itu, sejumlah koperasi telah mulai beroperasi setelah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

"Dan yang sudah operasional itu yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden di Desa Nglawak Nganjuk itu sejumlah 1.061 koperasi desa kelurahan merah putih di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur," ungkapnya.

Meski demikian, Herbert mengingatkan pembangunan koperasi membutuhkan proses yang panjang.

Dia meminta masyarakat untuk bersabar karena sebagian besar koperasi yang berhasil berkembang di Indonesia memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum menunjukkan hasil yang signifikan.

"Jadi perlu waktu memang, ya, perlu waktu, perlu proses. Banyak koperasi-koperasi existing itu tumbuh dan berkembang serta maju itu 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun baru bisa terlihat kemajuannya," katanya.

"Koperasi desa kelurahan merah putih berumur rata-rata 1 tahun, jadi perlu waktu, perlu kesabaran kita bersama untuk bisa mewujudkan peran fungsi kontribusi dari koperasi desa kelurahan merah putih ini," tambahnya.

Terkait penguatan tata kelola koperasi, Herbert mengungkapkan pemerintah juga sedang mempersiapkan penempatan puluhan ribu tenaga manajerial yang akan mengelola operasional koperasi di lapangan.

Menurut dia, proses rekrutmen dan penempatan manajer koperasi ditargetkan mulai berjalan pada Agustus mendatang.

"Kita berharap sekitar bulan Agustus, 30.000 manajer koperasi desa kelurahan merah putih yang berada di bawah BUMN atau PT Agrinas Pangan Nusantara itu akan ter-deploy di 30.000 koperasi desa kelurahan merah putih," ungkap Herbert.

Dia optimistis kehadiran para manajer profesional tersebut akan memperkuat pengelolaan koperasi sehingga mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara optimal bagi masyarakat desa.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas akses usaha masyarakat desa, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.