Nusantaratv.com-Presiden Prabowo Subianto menyoroti peningkatan kinerja PT Timah Tbk (TINS) yang disebut sebagai dampak dari penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung. Laba bersih perusahaan pada semester I-2026 tercatat melonjak hingga 804,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, penutupan tambang ilegal tersebut memberikan dampak nyata terhadap performa keuangan PT Timah. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih perusahaan meningkat 804,7% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Perbaikan kinerja tersebut juga tercermin pada nilai perusahaan di pasar. Prabowo menyebut valuasi PT Timah mengalami peningkatan hingga 280% pada Agustus 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Prabowo mengatakan upaya pembenahan tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan, tetapi juga mencakup berbagai perusahaan pelat merah secara menyeluruh.
Pada semester I-2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9%, sedangkan PT Pupuk Indonesia mencatat pertumbuhan 252,8%. Sementara itu, laba bersih PT Pertamina naik 86%.
Pegadaian juga membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 84,4%, yang didukung transformasi bisnis Bank Emas. Adapun laba bersih Pelindo tumbuh 60,4% dan PTPN meningkat 54,4%.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa laba BUMN 2024 telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.
Setelah dilakukan berbagai pembenahan, laba BUMN pada 2025 meningkat menjadi Rp326 triliun atau tumbuh 75,3% dibandingkan 2024.
"326 triliun Rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka," ujarnya.
Pada 2025, setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp142,3 triliun. Angka tersebut meningkat 67% dibandingkan tahun sebelumnya.
Prabowo menilai kinerja dividen lebih tepat dilihat secara neto, yakni setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN) yang berasal dari APBN dan diberikan kepada BUMN pada tahun yang sama.
Berdasarkan perhitungan tersebut, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat Rp53 triliun pada 2024. Angka itu kemudian meningkat menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau tumbuh 160%.
Untuk 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN kembali meningkat hingga Rp200 triliun tanpa adanya PMN.
"Artinya, dari 2024 ke 2026, naik dari 53 triliun Rupiah ke 200 triliun Rupiah, atau bisa dikatakan 4x lebih besar," kata Prabowo.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh