Muhammadiyah Desak Presiden Prabowo Tangani Sengketa Empat Pulau dengan Bijak

Nusantaratv.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah bijaksana dan adil dalam menyelesaikan polemik empat pulau yang dipermasalahkan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Isu ini dinilai berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

"Kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Jakarta, Senin (16/6/2025), dikutip dari Antara.

Dia menailai penetapan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara oleh Kementerian Dalam Negeri telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan Pemerintah Aceh. 

Banyak pihak, termasuk mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), meyakini dimana secara historis dan administratif, pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

Anwar Abbas mengingatkan jika masalah ini tidak ditangani secara bijaksana, bisa memicu ketegangan baru yang berisiko pada disintegrasi bangsa. "Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi," tegasnya.

Anwar Abbas juga menyinggung pentingnya menjaga semangat perdamaian pasca konflik panjang antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang telah diakhiri lewat Perjanjian Helsinki pada 2005. 

Kesepakatan ini menjadi dasar kuat bagi otonomi khusus Aceh. Kesepakatan itu menyangkut pemberian otonomi khusus dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Aceh, penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh.

Kemudian diberikannya amnesti dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat, hingga dilakukannya penarikan pasukan TNI/Polri dan pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Aceh.

Anwar Abbas menyampaikan apabila masalah penetapan wilayah ini tidak ditangani dengan tepat, bukan tidak mungkin akan mengganggu harmoni dan stabilitas nasional.

"Karena konsistennya kita dalam mematuhi kesepakatan yang ada maka perdamaian di Aceh bisa terwujud dengan baik," imbuhnya.

Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, mengutamakan dialog, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menyelesaikan perbedaan pandangan.