Nusantaratv.com - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menilai visi ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di DPR RI harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan berkualitas.
Saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menitikberatkan kebijakan pada industrialisasi, hilirisasi, dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
"Hal itu sudah tepat. Namun, transformasi ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan pengolahan sumber daya alam, tetapi juga harus disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, pendidikan dan inovasi," kata Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurut Budi, pembangunan kependudukan menjadi faktor penting untuk memastikan Indonesia memiliki tenaga kerja yang sehat, terampil, dan kompetitif di tengah target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada 2029.
Karena itu, investasi pada kualitas keluarga dan manusia Indonesia dinilai harus berjalan beriringan dengan agenda industrialisasi nasional.
"Salah satu pesan kuat dalam pidato Presiden adalah semakin besarnya peran negara dalam pengelolaan ekonomi strategis. Pemerintah ingin memperkuat kontrol terhadap ekspor komoditas, mewajibkan devisa hasil ekspor masuk sistem perbankan domestik, serta memperbesar peran Danantara Indonesia dalam pengelolaan aset nasional," ujarnya.
Budi mengatakan pendekatan tersebut pernah berhasil diterapkan di sejumlah negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan China melalui model developmental state untuk mempercepat industrialisasi.
Namun, menurut dia, keberhasilan model tersebut bergantung pada birokrasi yang kuat, meritokratis, dan relatif bersih dari praktik rente politik.
"Di sinilah Indonesia menghadapi tantangan serius. Kita perlu meminimalkan risiko agar ekspansi peran negara tidak melahirkan oligarki ekonomi baru, memperbesar rente, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor," paparnya.
Karena itu, dia menekankan pentingnya reformasi birokrasi, efisiensi regulasi, serta pemberantasan pungutan liar guna meningkatkan iklim investasi dan produktivitas nasional.
Menurutnya, negara yang ingin maju membutuhkan institusi yang kuat dan konsisten dalam menjalankan visi pembangunan jangka panjang.
Budi juga mengingatkan keberhasilan negara-negara Asia Timur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan negara dalam mengelola industri, tetapi juga kemampuan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan meritokratis.
Oleh sebab itu, Kemendukbangga/BKKBN menilai pembangunan manusia harus menjadi fondasi utama agar visi besar pemerintah tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek dan Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju negara maju pada 2045.
(Sumber: Antara)
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh