KDM Tantang Purbaya Buka-bukaan Soal Dana Rp 4,1 Triliun Pemprov Jabar yang Mengendap

Nusantaratv.com-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk buka-bukaan soal dugaan dana Rp200 triliun yang mengendap di daerah-daerah. Dedi meminta Purbaya untuk mengumumkan daerah-daerah yang mengendapkan dana. Agar tidak merugikan daerah-daerah yang mampu membelanjakan uangnya dengan baik. 

"Sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik," kata Dedi Mulyadi di akun media sosialnya seperti diberitakan Nusantara TV. 

"Bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik," imbuhnya.

Permintaan Dedi agar Purbaya segera mengumumkan daerah-daerah yang belum membelanjakan keuangannya bukan tanpa alasan.

Menurut Dedi, jumlah daerah sangat banyak yang terdiri dari provinsi, kabupaten dan kota. Dan kemampuannya dalam mengelola keuangan berbeda-beda. Ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik. Dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik.

"Bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing," bebernya.  

"Nah, tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Belanja publiknya kurang. kemudian beranja aparaturnya tinggi," lanjutnya.

Opini negatif yang berkembang di publik terkait dana yang mengendap ini, kata Dedi, akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. 

"Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama. Daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan. Sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal. Dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya," pungkasnya.