DPR Ingatkan Dampak WFH Sehari Bisa Rugikan Ojol hingga UMKM

Nusantaratv.com-Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, menyikapi dampak konflik Timur Tengah (Timteng) yang membuat harga minyak dunia melonjak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah turut memperhatikan dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Utamanya terhadap masyarakat kecil seperti pengemudi ojek online (ojol), hingga UMKM.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Edi Oloan Pasaribu mengingatkan pemerintah, bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak domino yang luas, karena akan mengurangi mobilitas ASN dan pekerja swasta. Edi menilai, WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pergerakan pekerja.

Ia menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran yang berpotensi kehilangan penghasilan apabila mobilitas warga terbatas.

"Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya," ujar Edi, Rabu, 25 Maret 2026.

Ia berharap, pemerintah mempertimbangkan aspek keberlangsungan ekonomi rakyat kecil tersebut sebelum mematangkan desain kebijakan WFH. Edi juga berpandangan, WFH hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Edi, kendati langkah ini cukup efektif merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan mengurangi mobilitas, pemerintah tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.

"WFH dalam satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang," paparnya.

Bagi Edi, penting untuk pemerintah membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik. Sebab, kata dia tak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH. Atas itu, Edi meminta pemerintah memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kinerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.

"Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja," kata Edi.

Ia turut meminta pemerintah mengkalkulasi kebijakan ini dengan cermat, hati-hati, serta tetap adaptif terhadap dinamika isu politik dunia yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja. Kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.