Danantara Prioritaskan Teknologi Terbukti untuk Proyek PSEL di 47 Kabupaten/Kota

Danantara Prioritaskan Teknologi Terbukti untuk Proyek PSEL di 47 Kabupaten/Kota

Nusantaratv.com - 14 April 2026

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas) (Antara)
CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam konferensi pers bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa (14/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas) (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya memprioritaskan penggunaan teknologi yang telah terbukti dalam pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Dalam konferensi pers di Gedung Danantara, Jakarta, Selasa, 14 April 2026, Rosan menyampaikan bahwa meskipun terbuka terhadap berbagai inovasi teknologi, pemerintah tetap mengedepankan solusi yang sudah teruji secara global.

“Kita terbukalah untuk teknologi lain. Kita terbuka pada dasarnya, tapi yang penting memang kita memprioritaskan teknologi yang sudah terbukti berjalan baik di banyak negara, di seluruh dunia. Nah itu tentunya kita berikan prioritas,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan 20 wilayah aglomerasi yang mencakup 47 kabupaten/kota sebagai prioritas investasi PSEL. Penentuan ini didasarkan pada tingkat timbulan sampah yang tinggi di kawasan tersebut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan difokuskan pada wilayah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Sebanyak 20 wilayah tersebut telah memenuhi persyaratan tahap awal dan memperoleh surat keputusan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara itu, wilayah dengan timbulan sampah antara 500 hingga 1.000 ton per hari belum masuk dalam prioritas utama sesuai ketentuan Peraturan Presiden, meskipun tetap dipantau untuk pengembangan selanjutnya.

Berdasarkan evaluasi tim gabungan, terdapat tujuh wilayah aglomerasi yang mencakup 26 kabupaten/kota dengan volume sampah pada kisaran tersebut. Pemerintah tetap membuka peluang penerapan teknologi alternatif, selama mampu memberikan hasil optimal dan diterima oleh masyarakat.

“Untuk (pemanfaatan) teknologi lain yang tetap terbuka, yang penting memang pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik, cepat dan paling penting diterima masyarakat, terutama di lingkungan tempat pengelolaan sampah itu akan dihasilkan,” ucapnya, dikutip dari Antara.

Rosan juga menyebut bahwa sumber teknologi dapat berasal dari berbagai negara, seperti Jepang, Korea, Belanda dan China, termasuk kemungkinan pengembangan teknologi dalam negeri.

“Alatnya bisa dari negara Jepang, Korea, Belanda, China dan juga ada juga produk nanti dari kita sendiri juga,” kata Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close