BPS Ungkap Puluhan Ribu Rumah di Papua Barat Daya Belum Layak Huni

BPS Ungkap Puluhan Ribu Rumah di Papua Barat Daya Belum Layak Huni

Nusantaratv.com - 27 April 2026

Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti mendampingi Menteri PKP dan Gubernur Elisa Kambu saat meninjau pembangunan rumah subsidi di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026). ANTARA/Yuvensius Lasa Banaganu. (Antara)
Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti mendampingi Menteri PKP dan Gubernur Elisa Kambu saat meninjau pembangunan rumah subsidi di Kota Sorong, Minggu (26/4/2026). ANTARA/Yuvensius Lasa Banaganu. (Antara)

Penulis: Ramses Manurung

Nusantaratv.com-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa sebanyak 48.200 rumah tangga di Provinsi Papua Barat Daya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

Jumlah tersebut setara dengan 36,35 persen dari total rumah tangga di wilayah tersebut. Artinya, lebih dari sepertiga warga memang telah memiliki tempat tinggal sendiri, namun kondisi rumahnya belum layak untuk dihuni.

“Artinya mereka sudah punya rumah, tetapi kondisinya belum layak huni,” kata Amalia di Sorong, Senin, 27 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa persoalan perumahan di Papua Barat Daya tidak hanya menyangkut kepemilikan, tetapi juga kualitas hunian. Rumah yang tidak layak huni menjadi indikator penting yang berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Secara sebaran wilayah, Kota Sorong tercatat memiliki jumlah rumah tidak layak huni paling banyak, yakni sekitar 18.300 rumah tangga, diikuti Kabupaten Sorong dengan 8.627 rumah tangga.

"Sementara itu, jika dilihat dari persentase, Kabupaten Sorong Selatan mencatat angka tertinggi dengan hampir 80 persen rumah tangga yang telah memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni," bebernya, dikutip dari Antara.

Selain itu, Kabupaten Maybrat juga mencatat angka yang cukup tinggi dengan persentase mencapai 62,45 persen. Amalia menambahkan bahwa tingginya jumlah rumah tidak layak huni memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Data BPS menunjukkan bahwa Kota Sorong juga memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Papua Barat Daya, yakni sekitar 41.390 orang, disusul Kabupaten Sorong dengan 25.610 orang.

“Biasanya ada korelasi antara jumlah rumah tidak layak huni dengan jumlah penduduk miskin,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di Papua Barat Daya.

 

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close