Nusantaratv.com-Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menekankan bahwa dialog merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah terus berupaya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan sekaligus penyempurnaan berbagai program prioritas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi aksi penolakan yang dilakukan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kehadiran tiga pejabat negara dalam sebuah forum diskusi yang berlangsung di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin, 15 Juni 2026 malam.
"Demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, itu bukan demokrasi namanya," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Forum tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Kegiatan awalnya berlangsung lancar hingga sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap acara tersebut.
Situasi itu kemudian membuat jalannya diskusi menjadi tidak kondusif sehingga forum akhirnya dihentikan sebelum selesai.
Qodari menjelaskan bahwa sejak awal kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat sepengetahuan pihak kampus. Karena itu, ia memandang peristiwa yang terjadi di tengah acara sebagai gangguan terhadap proses dialog yang sedang berjalan.
"Sebetulnya ada anomali di situ, ada interupsi," ujarnya.
Menurut Qodari, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme dialog yang terbuka. Ia menilai perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi seharusnya direspons dengan pertukaran argumentasi, bukan dengan menghentikan forum komunikasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari (NTVnews)
"Saya kira dialog dijawab dengan dialog yang lain. Itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan dialog," kata Qodari.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mempercepat penanganan masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia.
Menurutnya, program tersebut tidak dapat dipisahkan dari mandat politik yang diberikan masyarakat kepada Prabowo melalui pemilihan umum. Mandat itu mencakup pelaksanaan visi, misi, dan program kerja yang telah disampaikan kepada publik selama masa kampanye.
"MBG tidak bisa langsung diminta berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diberhentikan begitu saja," tegas Qodari.
Lebih lanjut, Qodari membedakan kritik terhadap MBG menjadi dua bentuk, yakni kritik yang bersifat politik dan kritik yang bersifat teknokratis. Untuk kritik politik yang menghendaki penghentian program, ia menilai tuntutan tersebut tidak sejalan dengan mandat yang telah diberikan pemilih kepada Presiden Prabowo.
"Salah besar kalau menuntut Pak Prabowo menghentikan program itu, karena itu janji kampanyenya. Itu sama saja mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," ujarnya.
Meski demikian, Qodari menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan yang berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan program. Ia mengatakan kritik yang bertujuan memperbaiki kualitas implementasi kebijakan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa dan masyarakat perlu melihat persoalan secara lebih komprehensif, termasuk memahami mandat yang telah diberikan rakyat kepada pemerintahan saat ini. Karena itu, kritik yang bersifat konstruktif dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan semakin baik.
"Kalau ketidaksetujuan itu bersifat teknokratis, mari kita perbaiki mana yang kurang," jelas Qodari.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh